Bawaslu dan Kedubes Australia Berbagi Pengetahuan tentang Partisipasi dalam Pemilu
|
BENGKULU SELATAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima kunjungan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Australia pada Rabu (2/7/2025) dalam rangka berbagi pengetahuan mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi kedua negara yang baru saja melaksanakan pemilu, untuk saling bertukar pengalaman dan strategi dalam memperkuat demokrasi.
Baca Juga: Sinergi Lintas Lembaga Kawal Akurasi Data Pemilih di Bengkulu Selatan
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa kolaborasi dan diskusi internasional semacam ini penting untuk memperluas perspektif Bawaslu dalam menyikapi dinamika pemilu. “Meskipun permasalahan yang dihadapi berbagai negara bisa serupa, cara penyelesaiannya belum tentu sama. Oleh karena itu, kami perlu belajar dari pengalaman negara lain,” ujar Bagja di Gedung Bawaslu, Jakarta.
Baca Juga: Sebanyak 4.359 PPPK Bawaslu Dilantik Serentak, 10 Orang dari Bengkulu Selatan Resmi Bergabung
Ia mencontohkan kunjungan Bawaslu ke Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk memahami sistem pemilu di sana. Salah satu hal yang mencolok adalah perbedaan pada surat suara. “Di Amerika, surat suara ditulis, sementara di Indonesia hanya dicoblos. Ini tentu tidak bisa serta-merta diadopsi, karena harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya pemilih,” jelasnya.
Baca Juga: Tingkatkan Akurasi Data Pemilu, Bawaslu Bengkulu Selatan Sambangi KPU
Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, Bawaslu telah mengembangkan sejumlah program strategis. Di antaranya adalah Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), program Perempuan Berdaya Mengawasi, serta Pemilu Inklusif Gender dan Disabilitas. “Saat ini, kami sudah memiliki 20 ribu kader pengawas partisipatif yang tersebar di berbagai daerah,” tambah Bagja.
Baca Juga: Perkuat Disiplin dan Semangat Kerja, Bawaslu Bengkulu Selatan Gelar Apel Pagi Penuh Makna
Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan Komnas Perempuan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan. Koordinasi dilakukan hingga ke level provinsi dan kabupaten/kota agar program inklusif ini dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Kukuhkan Delapan Pejabat Bawaslu, Ichsan Fuady Tekankan Kinerja dan Keteladanan
Bagja juga menyoroti tantangan besar dalam penggunaan media sosial selama masa pemilu. Menurutnya, kompleksitas penyebaran informasi di media sosial di Indonesia lebih tinggi dibanding banyak negara lain. Untuk mengatasinya, Bawaslu telah menjalin kesepakatan dengan partai politik agar tidak menggunakan media sosial untuk kampanye hitam atau penyebaran hoaks.
Baca Juga: Bawaslu Terima Audiensi DPD Papua, Bahas Kesiapan PSU
“Kesepakatan semacam ini belum tentu bisa diterapkan di negara lain. Tapi di Indonesia, kami punya pendekatan dialog dan kolaborasi dengan partai politik untuk menjaga ruang digital tetap sehat selama pemilu,” tegas Bagja.
Baca Juga: Totok Hariyono Tegaskan Evaluasi PSU Kukar Bukan Sekadar Rutinitas, tapi Komitmen Demokrasi
Ia menambahkan, pertukaran pengalaman seperti ini sangat diperlukan, terutama bagi kawasan Asia yang memiliki tantangan serupa dalam konteks kepemiluan. Menurutnya, berbagi pengetahuan dapat membuka jalan keluar yang relevan dan efektif untuk menghadapi persoalan bersama.
Baca Juga: Sukses Borong Doorprize, Bawaslu Bengkulu Selatan Jadi Sorotan di Acara Jalan Santai
Senada dengan Bagja, Minister Counsellor for Political and Strategic Communications dari Kedubes Australia, Nicola Campion, menyambut baik pertemuan ini. Ia juga menyinggung kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia dan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol kuatnya hubungan kedua negara. “Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan strategis antara Australia dan Indonesia, termasuk dalam hal demokrasi dan pemilu,” katanya. (Humas Bawaslu Bengkulu Selatatan)
Sumber: Publikasi dan Pemberitaan Badan Pengawas Pemilihan Umm republik Indonesia
