Partisipasi Masyarakat Meningkat, Bawaslu Apresiasi Keberanian Laporkan Pelanggaran
|
BAWASLU BENGKULU SELATAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menilai Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah yang strategis sekaligus rentan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Penilaian ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja di Semarang, Kamis (21/8/2025).
Baca Juga: Toto Ajak Kader Pengawas Wujudkan Mimpi Bung Karno dan Hardikan Tan Malaka
Menurut Lolly, kerentanan tersebut tercermin dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang menempatkan Jawa Tengah ke dalam lima besar provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi. Khususnya, aspek pemungutan dan penghitungan suara menjadi perhatian serius karena ditemukan puluhan kasus krusial saat hari pemungutan serta sepuluh kasus signifikan yang berujung pada gugatan hasil pemilu dan pilkada.
“Jawa Tengah adalah wilayah yang strategis sekaligus rentan. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Lolly. Ia menambahkan, posisi geografis, jumlah pemilih yang besar, serta dinamika politik lokal turut berkontribusi terhadap tingginya kerawanan tersebut.
Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Gelar Rapat Persiapan Penguatan Kelembagaan Tahun 2025
Lolly juga menjelaskan, Bawaslu mencatat dua tantangan utama dalam penyelenggaraan Pemilu Februari 2024 dan Pilkada November 2024. Pertama, adanya irisan tahapan antara Pemilu dan Pilkada yang menimbulkan beban kerja luar biasa bagi penyelenggara serta potensi tumpang tindih dalam pengawasan. Kedua, sistem hukum pemilu dan pilkada yang masih terpisah dalam dua rezim undang-undang menyulitkan koordinasi serta menimbulkan disparitas kewenangan dalam penegakan hukum pemilu.
Meski menghadapi tantangan besar, Bawaslu juga menyoroti adanya capaian positif dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satunya adalah peningkatan signifikan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas ini. “Survei Litbang Kompas mencatat peningkatan kepercayaan publik terhadap Bawaslu, dari 62,3 persen pada Januari 2023 menjadi 81,6 persen pada Januari 2025,” jelas Lolly.
Baca Juga: Dedikasi Tak Terlupakan, Bawaslu RI Hadirkan Dukungan untuk Keluarga Pengawas Gugur
Ia menilai, lonjakan kepercayaan ini tidak lepas dari upaya transparansi dalam kinerja Bawaslu, penerapan strategi pencegahan pelanggaran, serta penguatan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. “Pencegahan partisipatif berkembang signifikan. Masyarakat kini lebih berani melaporkan dugaan pelanggaran, menandakan demokrasi partisipatif semakin mengakar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Lolly mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi sipil, akademisi, dan media massa, untuk terus menjadi mitra kritis dalam menjaga integritas pemilu dan pilkada di daerah-daerah rawan, termasuk di Jawa Tengah. Kolaborasi lintas sektor menurutnya menjadi kunci dalam menghadapi potensi pelanggaran dan konflik elektoral.
Mengakhiri pernyataannya, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus menjaga semangat pengawasan bersama rakyat. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pengawasan pemilu adalah hasil kerja kolektif. Kami akan terus menegakkan keadilan pemilu dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat,” tutup Lolly.
Berita ini dikutip dari publikasi resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dirilis pada Kamis, 21 Agustus 2025. (Humas Bawaslu Bengkulu Selatan)
Editor: Humas Bawaslu Bengkulu Selatan
