Jelang PSU di Lima Daerah, Bawaslu Soroti Kesiapan SDM dan Pengawasan Logistik
|
BENGKULU SELATAN - Jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di lima daerah, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu. Dalam Rapat Daring bertajuk Pemantauan Kesiapan Pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang serta Persiapan Rapat Kegiatan Koordinasi Nasional Bawaslu yang digelar pada Senin (21/7/2025), Herwyn menyampaikan bahwa pembentukan jajaran ad hoc harus menjadi prioritas utama. Ia meminta laporan terkini dari daerah, khususnya dari Papua, terkait status pembentukan Panwas distrik dan kampung.
Dalam arahannya, Herwyn menegaskan bahwa proses perekrutan badan adhoc harus mengedepankan integritas. Ia menekankan bahwa selain kompetensi teknis, rekam jejak para calon anggota harus diperhatikan dengan seksama agar tidak ada pihak yang bermasalah terlibat dalam pengawasan pemilu. “Integritas peserta dan proses seleksi adalah kunci. Jangan sampai kita kecolongan menerima jajaran adhoc yang punya rekam jejak buruk,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan oleh Bawaslu daerah terhadap proses pembentukan badan ad hoc yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota. Herwyn meminta agar Bawaslu daerah segera menyusun laporan perkembangan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Pengawasan ini harus melekat sejak awal, jangan hanya di akhir proses,” katanya.
Baca Juga: Totok Hariyono Ajak Kader P2P Jadi Pejuang Demokrasi yang Kritis dan Aktif
Selain kesiapan SDM, Herwyn yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu RI menekankan pentingnya ketersediaan anggaran di daerah yang melaksanakan PSU. Meski laporan dari daerah menyebutkan anggaran telah tersedia, ia mengingatkan perlunya perencanaan penarikan dana yang matang agar pelaksanaan PSU tidak terganggu oleh hambatan teknis. “Ketersediaan dana bukan hanya soal ada atau tidak, tapi bagaimana pencairannya tepat waktu dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Baca Juga: DPR Komisi II Apresiasi Kesiapan Bawaslu, KPU, DKPP, dan Kemendagri Hadapi PSU
Tak kalah penting, Herwyn meminta Bawaslu di tingkat daerah untuk segera melakukan pengawasan terhadap kesiapan logistik pemilu. Ia menekankan bahwa laporan hasil pengawasan yang sudah dilakukan harus segera dikirimkan ke Bawaslu RI, agar kendala yang ada bisa segera diidentifikasi dan diselesaikan. “Jangan tunggu masalah membesar, lebih baik kita antisipasi sejak dini,” tandasnya.
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, Herwyn juga mendorong Bawaslu daerah untuk melakukan pelatihan saksi. Meski tidak diwajibkan secara eksplisit dalam Undang-Undang, pelatihan saksi diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. “Ini penting agar para saksi bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan memahami regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Baca Juga: Ketua Bawaslu Teken MoU dengan PUSaKO Unand, Dorong Penguatan SDM Pengawasan Pemilu
Herwyn menutup arahannya dengan menegaskan bahwa seluruh jajaran Bawaslu harus terus berkoordinasi dalam setiap tahapan PSU dan Pilkada Ulang. “Koordinasi adalah kunci keberhasilan pengawasan. Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, karena pengawasan yang efektif hanya bisa terjadi dengan kolaborasi yang kuat,” pungkasnya. (Humas Bawaslu Bengkulu Selatan)
Sumber: Publikasi dan Pewmberitaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
