Rahmat Bagja Dorong Penyelesaian Administrasi Hibah Pilkada Daerah

BENGKULU SELATAN - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dukungan tersebut disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri acara Kick Off Meeting Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yang digelar oleh BPK di Jakarta pada Senin (21/7/2025).

Baca Juga: Jaga Kebugaran dan Pererat Kebersamaan, Bawaslu Bengkulu Selatan Gelar Senam Jumat Sehat

Menurut Bagja, kolaborasi antara BPK dan Bawaslu menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi. “Sinergi BPK dan Bawaslu bukan hanya soal pengawasan keuangan, tapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berintegritas,” tegasnya di hadapan para peserta acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pemilu.

Baca Juga: Ketua Bawaslu Terima Kunjungan PDB, Bahas Penguatan Kolaborasi Pengawasan Pemilu

Lebih lanjut, Bagja menyatakan bahwa Bawaslu menyambut baik inisiatif BPK tersebut sebagai wujud nyata sinergi antar-lembaga negara. Ia menegaskan kesiapan Bawaslu untuk berperan aktif dalam mendukung kelancaran pemeriksaan, termasuk dalam hal penyediaan data, serta memberikan akses informasi yang dibutuhkan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Baca Juga: Jelang PSU di Lima Daerah, Bawaslu Soroti Kesiapan SDM dan Pengawasan Logistik

Meski demikian, Bagja mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih ada beberapa satuan kerja di daerah yang belum menyelesaikan administrasi hibah terkait Pilkada. Ia mendorong agar penyelesaian administrasi tersebut segera dituntaskan. Hal ini penting mengingat masih adanya lima daerah yang akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang pada tahun 2025.

Baca Juga: Soliditas Internal Kunci Keberhasilan Pengawasan Pemilu

Bagja menilai keterlibatan semua pihak dalam proses pengawasan keuangan Pilkada adalah kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan menjaga integritas pemilu. Ia berharap pemeriksaan oleh BPK ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan tata kelola belanja Pilkada di masa mendatang.

Baca Juga: Tingkatkan Semangat Kerja dan Kepedulian Lingkungan, Bawaslu Bengkulu Selatan Gelar Kegiatan Jumat Bersih

“Harapan kita bersama adalah agar proses Pilkada berjalan secara predictable, meskipun hasil demokrasi sering kali unpredictable,” ujarnya. Menurutnya, hasil dari kegiatan pemeriksaan ini diharapkan mampu memberi masukan konstruktif bagi penyelenggaraan Pilkada yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga: Putusan MK Dinilai Pengaruhi Desain Demokrasi Elektoral Indonesia, Ini Momentum Transformasi Demokrasi

Berita ini dikutip dari Publikasi dan Pemberitaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Senin (21/7/2025), dan menjadi salah satu sorotan penting menjelang tahapan akhir Pilkada Serentak 2024. Sinergi antar-lembaga seperti ini menjadi fondasi kuat bagi tumbuhnya demokrasi yang sehat dan terpercaya di Indonesia. (Humas Bawaslu Bengkulu Selatan)

Sumber: Bawaslu Dukung Pemeriksaan BPK atas Belanja Pilkada 2024: Demi Demokrasi yang Berintegritas