Ketua Bawaslu Patroli Pengawasan PSU di Barito Utara, Fokus Cegah Politik Uang
|
BENGKULU SELATAN – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, melakukan patroli pengawasan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dalam patroli yang berlangsung pada Selasa (5/8/2025) di Kantor Bawaslu Barito Utara, Bagja menegaskan bahwa fokus utama pengawasan kali ini adalah untuk mencegah praktik politik uang yang dapat mencederai proses demokrasi.
Baca Juga: Herwyn JH Malonda Kawal Persiapan PSU Papua: Pastikan Tepat Waktu dan Tepat Sasaran
“Kita akan berkaca pada patroli politik uang, kemudian juga hal-hal yang bisa mengganggu perjalanan atau penyelenggaraan pilkada, PSU pada saat ini,” ujar Bagja. Menurutnya, tindakan preventif lebih diutamakan guna memastikan jalannya PSU berlangsung bersih, jujur, dan adil.
Bagja mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Bawaslu Barito Utara telah menerima tiga laporan dugaan praktik politik uang. Ketiga laporan tersebut kini sedang dalam proses klarifikasi sesuai prosedur penanganan pelanggaran pemilu. Ia menegaskan bahwa Bawaslu memiliki waktu 24 jam untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional.
Baca Juga: Lolly Tegaskan Pengawasan PSU Boven Digoel Harus dengan Cara Luar Biasa
“Sudah tiga laporan yang sedang lagi diklarifikasi. Semoga bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan penanganan,” ujarnya. Ia menambahkan, jika dugaan pelanggaran terbukti, maka Bawaslu akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan.
“Kalau nanti terbukti, tentu akan kita serahkan dan koordinasikan dengan Kepolisian dan Jaksa untuk penanganan lebih lanjut,” tegas Bagja. Meski demikian, ia berharap dugaan tersebut tidak terbukti agar pelaksanaan PSU di Barito Utara dapat berjalan damai dan tertib tanpa gangguan serius.
Baca Juga: Bawaslu Tegaskan PSU Pilkada Papua Harus Bersih dan Bebas Politik Uang
Dalam upaya pencegahan pelanggaran, Bagja menyebut Bawaslu telah memperkuat komunikasi dengan pasangan calon (paslon) serta tim kampanye. Ia mengimbau seluruh pihak yang berkontestasi dalam PSU untuk menaati aturan dan tidak mengulangi pelanggaran seperti pada pemungutan suara sebelumnya yang menyebabkan PSU.
“Khususnya yang kemudian kemarin dilakukan PSU dan diskualifikasi. Karena kita harus berkaca pada itu,” jelasnya. Ia mengingatkan agar semua peserta pilkada mematuhi etika dan regulasi yang ada, guna menghindari konsekuensi hukum maupun administratif.
Baca Juga: PSU Papua Bukan Sekadar Ulang, Tapi Ujian Integritas Pengawas Pemilu
Selain menyoroti isu politik uang, Bagja juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi logistik PSU. Menurutnya, semua jajaran pengawas pemilu, baik di tingkat kecamatan (Panwascam) maupun desa (PKD), kini sedang melakukan patroli untuk memastikan kesiapan logistik tepat waktu dan tepat sasaran.
“Semua Panwascam dan PKD sekarang melakukan patroli pengawasan, mengecek kesiapan logistik,” kata Bagja. Ia berharap seluruh tahapan PSU, mulai dari distribusi logistik hingga pemungutan dan penghitungan suara, dapat berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Berita ini dikutip dari Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu RI, Selasa (5/8/2025). (Humas Bawaslu Bengkulu Selatan)
