Herwyn JH Malonda, Pemilu 2024 Jadi Tolok Ukur Perkuat Tata Kelola Bawaslu
|
BAWASLU BENGKULU SELATAN – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Herwyn JH Malonda, menyatakan bahwa Pemilu 2024 harus menjadi tolok ukur dalam memperkuat tata kelola kelembagaan pengawas pemilu di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu yang digelar di Auditorium Universitas Balikpapan (Uniba), Selasa (9/9/2025).
Baca Juga: Lolly Tegaskan Pentingnya Penetapan Prioritas Program dan Anggaran Bawaslu Sesuai UU
“Pemilu 2024 adalah momentum penting untuk merefleksikan apa yang telah kita lakukan. Ini saat yang tepat untuk menilai kembali efektivitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas,” ujar Herwyn. Ia juga menekankan peran penting kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis, yang diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
Dalam pandangannya, Herwyn menilai bahwa keberadaan Bawaslu adalah salah satu keunikan dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa relevansi lembaga ini harus terus dievaluasi. “Kita harus menjawab, apakah Bawaslu masih relevan untuk Pemilu 2029? Jika iya, apa yang perlu diperkuat? Jika perlu ditata ulang, bagaimana desain kelembagaannya ke depan?” jelas Herwyn.
Baca Juga: Penguatan Profesionalisme Jadi Fokus Evaluasi Pengembangan SDM Pengawas Pemilu
Ia juga mengajak perguruan tinggi untuk terlibat lebih aktif melalui riset kolaboratif dan kajian akademis. Herwyn menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan Bawaslu tetap profesional, akuntabel, dan transparan dalam menjalankan tugasnya. “Ini adalah upaya menjaga integritas demokrasi yang tak bisa ditawar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu itu menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pemilu di masa depan. Penggunaan artificial intelligence (AI), digitalisasi data, dan sistem pelaporan cepat diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan jangkauan pengawasan. Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan literasi digital menjadi hal yang tak kalah penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan teknologi.
Baca Juga: Perbaiki Kualitas Pengawasan Pemilu, Bawaslu Terima Masukan Banyak Pihak
Menutup sambutannya, Herwyn menegaskan bahwa Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian dalam menjaga demokrasi. “Kita adalah bagian dari masyarakat. Ikhtiar kita bersama adalah memastikan demokrasi tetap berjalan dengan integritas dan kepercayaan publik,” pungkasnya.
FGD tersebut dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, dan para pemangku kepentingan lainnya. Forum ini diharapkan menghasilkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dapat menjadi masukan penting dalam perbaikan regulasi, baik pada tingkat Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) maupun dalam revisi Undang-Undang Pemilu di masa mendatang. (Humas Bawaslu Bengkulu Selatan)
