Puadi Tegaskan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Sebagai Penjaga Integritas Demokrasi

BAWASLU BENGKULU SELATAN – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Bawaslu sebagai pilar utama dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga sebagai penjaga keadilan demokrasi secara menyeluruh.

Baca Juga: Lolly Suhenty, Penguatan Kelembagaan Bawaslu Penting untuk Serap Aspirasi dan Perkuat Demokrasi

“Kalau wasitnya (Bawaslu) tidak dipercaya, maka pertandingannya akan rusak. Itulah sebabnya Bawaslu harus kuat dan berwibawa,” tegas Puadi saat membuka kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Jambi di Kota Jambi, Jumat (12/9/2025).

Puadi menyoroti berbagai tantangan serius yang dihadapi demokrasi ke depan, mulai dari praktik politik uang, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), hingga penyebaran hoaks dan disinformasi di era digital. Semua itu, menurutnya, merupakan bentuk defisit demokrasi yang harus dijawab dengan strategi pengawasan yang inovatif dan adaptif.

Baca Juga: Hadiri Sidang Putusan, MK Putuskan Perkara Barito Utara dan Papua Lanjut Pembuktian

Dia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Hal ini, menurutnya, menghambat proses demokratisasi yang sehat dan inklusif. “Demokrasi yang diawasi bersama akan lebih berkualitas dan bermartabat,” ujarnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran serta Data dan Informasi Bawaslu RI itu juga menekankan pentingnya membangun kapasitas pengawas pemilu yang profesional dan berintegritas tinggi. “Bawaslu harus melahirkan pengawas yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki keberanian moral melawan segala bentuk kecurangan,” katanya.

Baca Juga: Bawaslu Dorong Pengembangan SDM Pengawas Pemilu Hadapi Tantangan Digital dan Politik Uang

Lebih lanjut, Puadi menekankan pentingnya membangun sinergi antara Bawaslu dan elemen masyarakat sipil, termasuk perguruan tinggi, media, serta aparat penegak hukum. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memperluas jangkauan pengawasan di akar rumput.

Ia juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam sistem pengawasan dan pendidikan politik masyarakat. “Pemilu bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal memastikan bahwa proses itu berlangsung jujur, adil, dan berintegritas. Digitalisasi adalah salah satu jawabannya,” jelasnya.

Baca Juga: Apel Pagi Rutin, Sahran Tekankan Profesionalisme dan Komitmen Kelembagaan

Dalam forum serupa yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Jambi, Puadi kembali menegaskan visi Bawaslu sebagai lembaga yang modern, partisipatif, dan terpercaya. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa tercapai jika ada pengawasan yang tegas, independen, dan tidak kompromistis terhadap kecurangan.

“Demokrasi bukan hadiah, melainkan hasil kerja bersama. Bawaslu hadir sebagai pengawal, tetapi rakyatlah pemilik kedaulatan,” ujar Puadi yang juga merupakan alumnus Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Nasional.

Baca Juga: Keterbukaan Informasi adalah Pondasi Kepercayaan Publik dalam Pemilu

Puadi pun mengajak semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan pemilih pemula untuk berperan aktif dalam menjaga marwah demokrasi. Menurutnya, keterlibatan publik dalam proses pengawasan akan memperkuat legitimasi hasil pemilu dan memperkaya kualitas demokrasi.

“Kualitas demokrasi tidak diukur dari siapa yang menang, tetapi dari seberapa adil dan transparan proses yang kita jalani bersama. Mari kita jaga demokrasi ini dengan integritas dan tanggung jawab,” pungkasnya.(Humas Bawaslu Bengkulu Selatan)