Bawaslu Dorong Peran Akademisi dalam Penguatan Regulasi dan Demokrasi Pemilu

BAWASLU BENGKULU SELATAN – Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, secara khusus mengajak kalangan akademisi untuk mengambil peran strategis dalam memperkuat regulasi dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, dinamika perubahan aturan pemilu yang terus berkembang di ruang publik saat ini sangat membutuhkan suntikan masukan berbasis kajian ilmiah yang mendalam. Hal tersebut ditegaskannya saat menerima audiensi dari Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMMH) Universitas Indonesia (UI) di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Baca Juga: Audiensi dengan Himapol UNAIR, Herwyn Minta Kawal Bersama Integritas Pemilu

Lolly menekankan bahwa dalam momentum revisi Undang-Undang, perspektif dari "meja hijau" akademik merupakan rujukan krusial bagi para pengambil kebijakan. Ia memandang kolaborasi erat antara penyelenggara pemilu dan pakar hukum dapat memastikan setiap butir regulasi memiliki landasan teoritis yang kuat sekaligus aplikatif saat diimplementasikan di lapangan. "Peran dan masukan dari kalangan akademisi menjadi penting sebagai bahan pertimbangan para pengambil kebijakan agar aturan yang lahir benar-benar komprehensif," ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas tersebut.

Menyikapi derasnya serangan hoaks dan disinformasi yang kerap menerpa citra lembaga, Lolly memilih strategi edukatif ketimbang sekadar reaktif. Alih-alih membantah isu satu per satu yang dinilai tidak efektif, Bawaslu justru mendorong perluasan ruang diskusi publik bersama para akademisi. Melalui kolaborasi ini, diharapkan lahir lebih banyak konten edukatif yang mampu menjernihkan persepsi masyarakat serta menjelaskan kinerja lembaga pengawas pemilu secara objektif dan berbasis data.

Baca Juga: Perkuat Benteng Demokrasi, Bawaslu dan UMI Jalin Kolaborasi Strategis di Makassar

Lebih lanjut, Lolly memaparkan visi besar untuk menciptakan ruang diskusi kepemiluan yang inklusif dengan melibatkan seluruh unsur penyelenggara, mulai dari KPU hingga DKPP. Ruang diskusi ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teks regulasi yang kaku dengan ekspektasi publik yang sangat tinggi terhadap kualitas pemilu. Sinergi antar-lembaga yang didukung oleh elemen masyarakat sipil dan akademisi menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih akuntabel serta transparan.

Baca Juga: Optimalkan Pengawasan di Tengah Keterbatasan, Strategi Anggaran Bawaslu 2026

Sebagai penutup, Lolly berharap kampus-kampus di seluruh Indonesia terus aktif melahirkan mimbar akademik yang kritis namun tetap solutif. Ia memimpikan perguruan tinggi tetap konsisten menjadi pusat persemaian nilai-nilai demokrasi yang sehat bagi generasi mendatang. “Kampus harus terus menjadi kawah candradimuka bagi seluruh elemen demokrasi. Dari kampus juga kita bisa menjaga demokrasi tetap murni,” pungkasnya sebagaimana dikutip dari Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu RI. (Humas Bawaslu Bengkulu Selatan)