BAWASLU LAKUKAN PENGUATAN JDIH (JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM)
|
Bawaslu Bengkulu Selatan- Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu, Bawaslu terus berinovasi kali ini melalui penguatan jaringan dokumentasi dan informasi Hukum atau JDIH, hal ini disampaikan oleh Dody Herwansyah selaku Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Divisi Hukum, data dan Informasi di Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu selasa 26 Juli 2022.
Disampaikan oleh Dody Herwansyah, untuk mendorong kinerja yang saat ini sudah memasuki era Digitalisasi maka aplikasi JDIH ini penting dilakukan oleh Bawaslu untuk melakukan penyimpanan data khususnya pendokumentasian data yang terkait dengan Produk-produk Hukum. Kedepan dengan adanya pelatihan penguatan JDIH ini diharapakan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dapat mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan produk Hukum dengan cara mengupload di Aplikasi JDIH masing-masing Bawaslu Kabupaten/ Kota, tentunya hal ini harus dilakukan secara Update.
Sebagai bahan informasi JDIH Bawaslu RI dua tahun berturut-turut mendapatkan pengharagaan terbaik ke 2 dari Kementerian Hukum dan Ham setelah KPU RI, dan Bawaslu Provinsi Bengkulu mendapatkan predikat aktif terbaik ke 10 lembaga yang sering mengupload di Aplikasi JDIH. Tegas Dody.
Pada kesempatan yang sama, Patimah Siregar selaku Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu juga mengajak semua, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk bersama-sama melakukan sosialisasi partisipatif dengan mengusung tema “Bawaslu Go to school” Aplikasi JDIH juga dapat dijadikan bahan utama kita untuk disosialisasikan. Untuk itu mari sama-sama kita bahu memabahu melahirkan ide-ide kreatif agar masyarakat bisa merasakan apa yang telah kita kerjakan sehingga marwah Bawaslu tetap terjaga.
Acara ini kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung pada aplikasi JDIH lengkap dengan penjelasan secara teknis oleh Bapak Anggi dan Ibu Yolanda selaku Operator JDIH Bawaslu Provinsi Bengkulu.
Informasi tambahan acara ini dihadari oleh Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa serta satu orang staf teknis dari 10 Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu.
Penulis : RPM
