Evaluasi Pemilu di Wilayah Kepulauan, Herwyn Soroti Kendala Rekrutmen SDM

BAWASLU BENGKULU SELATAN – Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, mengajak seluruh pihak untuk memberikan masukan konstruktif sebagai bentuk evaluasi dalam memperkuat kelembagaan Bawaslu serta memperbaiki kualitas demokrasi ke depan. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu yang digelar di Aula Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, Jumat (12/9/2025).

Baca Juga: Lolly Suhenty Ajak Srikandi Bawaslu Seluruh Indonesia Rajin Menulis Buku

“Pertemuan saat ini bagian dari kami mendapatkan informasi dari bapak/ibu yang bisa membaca apa saja masalah pemilu dan bagaimana eksistensi Bawaslu melakukan tugasnya di wilayah kepulauan,” ujar Herwyn. Menurutnya, masukan dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk menyempurnakan peran dan fungsi Bawaslu, khususnya di daerah-daerah dengan tantangan geografis yang unik seperti Maluku.

Herwyn menyoroti bahwa Maluku sebagai wilayah kepulauan memiliki karakteristik tersendiri yang berdampak pada penyelenggaraan serta pengawasan pemilu. Salah satu tantangan terbesar adalah rekrutmen sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu yang memadai dan sesuai kebutuhan lokal. “Perlu adanya perumusan cara melakukan rekrutmen SDM di wilayah kepulauan. Apakah nantinya perlu ada semacam perlakuan khusus untuk persoalan ini atau tidak, karena wilayah kepulauan sangat berbeda pastinya dengan wilayah yang lain,” tegasnya.

Baca Juga: Kemampuan Sistem Informasi dan Teknologi, Syarat Penting Bagi Pengawas Pemilu

Sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu RI, Herwyn juga menekankan pentingnya penyesuaian anggaran berbasis kebutuhan geografis. Ia menilai pendekatan anggaran yang seragam di seluruh Indonesia tidak sepenuhnya adil, terutama bagi wilayah dengan tantangan logistik dan harga barang yang tinggi. “Mungkin bisa saja anggaran ini berbasis kepulauan. Tidak bisa disamaratakan seluruh Indonesia, karena bisa saja standarisasi barang dan jasa cukup jauh berbeda,” ungkap Herwyn.

Diskusi yang dihadiri oleh akademisi, praktisi pemilu, organisasi masyarakat sipil, hingga mahasiswa ini menjadi forum penting untuk menghimpun gagasan dan rekomendasi strategis. Dengan melibatkan banyak perspektif, diharapkan hasil FGD mampu mendorong penguatan sistem pengawasan pemilu yang lebih adaptif dan inklusif terhadap kondisi lokal.

Baca Juga: Puadi Tegaskan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Sebagai Penjaga Integritas Demokrasi

Selain menjadi ruang dialog, kegiatan ini juga menunjukkan komitmen Bawaslu dalam membuka diri terhadap kritik dan saran demi pembenahan tata kelola organisasi secara menyeluruh. Herwyn meyakini bahwa kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan transparan, terutama di wilayah yang memiliki kompleksitas tinggi seperti kepulauan.

Berita ini dikutip dari publikasi resmi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Jumat (12/9/2025), sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan evaluatif yang bertujuan memperkuat fondasi demokrasi di tanah air. (Humas Bawaslu Begkulu Selatan)