Dorong Konsistensi dan Inovasi Kehumasan Dimasa Non Tahapan, Bawaslu Bengkulu Selatan Gelar Evaluasi

Bawaslu Bengkulu Selatan menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan Kehumasan untuk periode pertama Tahun 2025 Selasa (5/8/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan Sahran, SE dan Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HPPH) M. Arif Hidayat di media center Bawaslu Bengkulu Selatan.

Evaluasi periodik ini dirancang sebagai agenda rutin yang bertujuan untuk mengukur produktivitas serta kesinambungan kinerja kehumasan di seluruh tingkatan. 

Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan Sahran menekankan bahwa pentingnya perhatian khusus terhadap perencanaan kehumasan. “Kehumasan menjadi satu hal yang perlu direncanakan dan diberikan atensi khusus. Perlu adanya inovasi agar konten berita bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Sementara itu, Kordiv HPPH M. Arif Hidayat menjelaskan bahwa pengawasan atas aktivitas kehumasan telah dilakukan secara sistematis, termasuk melalui monitoring rutin oleh Bawaslu RI setiap bulan.

“Sepanjang tahun 2025, Bawaslu RI secara rutin melakukan monitoring media sosial Bawaslu di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Sebagai tindak lanjut, kita di Kabupaten Bengkulu Selatan juga melaksanakan evaluasi serupa,” jelasnya.

Mantan jurnalis ini juga menekankan staf di devisi kehumasan untuk mengacu pada arah kebijakan publikasi sebagaimana tertuang dalam SK Bawaslu Nomor 83 Tahun 2022. 

Kebijakan tersebut mencakup peningkatan produksi konten edukatif, penambahan video pendek, penguatan komunikasi dua arah, dan penetapan jumlah unggahan harian secara konsisten.

Namun, meskipun capaian selama masa tahapan dinilai baik, pihaknya mencatat adanya penurunan signifikan pada masa non-tahapan.

“Kami mengapresiasi capaian dan inovasi selama masa tahapan, namun kami mencatat adanya penurunan aktivitas dan kualitas pada masa non-tahapan yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Sejumlah tantangan yang dihadapi oleh kabupaten/kota antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan, kalender konten yang belum optimal, serta lemahnya kolaborasi internal.

Ditambahkannya, bahwa pentingnya komitmen yang kuat di masa non-tahapan, di mana waktu kerja lebih longgar tetapi anggaran terbatas.

“Kondisi ini menuntut kreativitas, ketekunan, dan konsistensi dalam memproduksi serta mengelola konten publikasi secara mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.