Bawaslu Ajak Ormas dan NGO Jaga Demokrasi 2029, GMH Siap Ambil Peran

BENGKULU SELATAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI secara resmi mulai memanaskan mesin pengawasan menyongsong pesta demokrasi tahun 2029. Dalam upaya memperkuat pengawasan di lapangan, Bawaslu mengundang berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) untuk mendaftar sebagai pemantau pemilu resmi demi terciptanya proses politik yang transparan.

Baca Juga: Herwyn Malonda Tekankan Integritas dalam Wawancara Calon PAW Bawaslu Pegunungan Arfak

Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sipil adalah kunci utama keberhasilan pengawasan. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, Bawaslu menyadari bahwa keterbatasan personel internal tidak akan cukup untuk menjangkau seluruh pelosok negeri tanpa bantuan tangan-tangan relawan yang terorganisir.

Salah satu kelompok yang merespons cepat panggilan ini adalah Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (GMH). Dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Bawaslu pada Selasa (10/2/2026), GMH secara resmi menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung ke lapangan sebagai bagian dari tim pemantau yang independen dan berintegritas.

Baca Juga: Puadi Dorong Mekanisme Satu Sesi Cepat dan Berkepastian Hukum

Yusti menjelaskan bahwa pintu Bawaslu terbuka lebar bagi siapa saja yang memiliki visi serupa dalam mengawal demokrasi. Dukungan dari Ormas dan NGO dianggap sebagai suplemen penting untuk menutup celah pengawasan yang mungkin terlewatkan oleh petugas struktural di tingkat bawah.

Bagi organisasi yang telah terdaftar, Bawaslu tidak akan membiarkan mereka bekerja tanpa bekal yang cukup. Yusti memaparkan bahwa para pemantau akan mendapatkan pelatihan intensif mengenai regulasi pemilu dan teknik pengawasan, sehingga mereka memahami batasan tugas serta fungsinya secara profesional saat bertugas.

Baca Juga: Raport Merah Tata Kelola Keuangan Parpol: Bawaslu Soroti Lemahnya Akuntabilitas

Program-program strategis juga tengah disusun oleh Biro Pengawasan untuk menyelaraskan langkah para pemantau. Fokus utamanya adalah menyatukan visi dan misi agar seluruh elemen pemantau memiliki standar yang sama dalam menjaga kualitas demokrasi serta mencegah terjadinya kecurangan di lapangan.

Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu, Eliazar Barus, turut menambahkan bahwa kolaborasi dengan GMH diharapkan bisa masuk ke dalam skema Program Pengawasan Partisipatif (P2P). Program ini rencananya akan disebar di berbagai kabupaten dan kota untuk menyasar titik-titik rawan konflik atau pelanggaran pemilu.

Baca Juga: Bawaslu Tekankan Perbedaan Pemilu dan Pilkada, Masyarakat Diminta Lebih Cerdas di TPS

Lebih jauh, Eliazar mengungkapkan tantangan klasik yang sering dihadapi, yakni sulitnya mencari personel untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Ia berharap kader-kader mahasiswa dari GMH bisa mengisi posisi strategis ini, mulai dari tingkat TPS hingga pengawasan di level provinsi.

Menanggapi sambutan hangat tersebut, Ketua Umum GMH, Rizki Ulfahadi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak Bawaslu. Baginya, keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pemilu adalah wujud nyata pengabdian kepada negara. Ia berharap pertemuan ini menjadi batu loncatan untuk kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan di masa depan. (Humas Bawaslu Bengkulu Selatan)