IKUTI DARING SENGKETA, TOMI : SENGKETA MERUPAKAN MAHKOTA PEMILU
|
Bawaslu Bengkulu Selatan - Hari ini, jumat (13/5/2022) Bawaslu Kabupaten Kaur mengadakan diskusi daring tahap III, persiapan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024, dengan topik Efektifitas Keputusan Penyelesaian Sengketa. Adapun yang menjadi peserta daring yakni Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.
Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa (HPPS) Bawaslu Bengkulu Selatan, Noor Muhammad Tomi turut mengikuti daring dari awal hingga akhir. Penyampaian materi diskusi yang dipaparkan oleh Anggota Bawaslu Kaur, Natijo Elem menjelaskan soal mengukur efektifitas peran Bawaslu sebagai lembaga Kuasi Peradilan Pemilu.
Menurut Tijo (sapaan akrab), selain bertindak sebagai pengawas Penyelenggaran Pemilu, Bawaslu juga berperan untuk memutus pelanggaran administrasi Pemilu, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemiliu, namun peran Bawaslu sebagai lembaga kuasi peradilan nyatanya tidak menunjukan efektivitas dalam penyelesaian sengketa pemilu.
“Beberapa kasus pernah terjadi sehingga menjadikan efektifitas terhadap putusan Bawaslu atau satu permohonan yang sama namun menghasilkan dua putusan dengan pendekatan yang berbeda satu sama lain, yaitu putusan pelanggaran administrasi dan putusan sengketa proses pemilu yang saling berlainan, dapat menjadi anomali untuk dapat diterapkan” terang Tijo.
Tomi, panggilan yang merujuk kepada Anggota Bawaslu Bengkulu Selatan, Noor Muhammad Tomi ini, dalam kesempatan yang sama, turut menanggapi terkait diskusi daring kali ini. Menurutnya, Sengketa Pemilu merupakan mahkota dari Pemilu itu sendiri.
“Pernah, ada pengajuan sengketa yang tidak diregistrasi di Bawaslu Bengkulu Selatan, dengan alasan kekurangan syarat formil. Artinya, kita bersikap kaku karena hal ini sudah menjadi ketentuan dasar dalam proses sengketa pemilu. Jika tidak lengkap, tentu tidak kita terima. Hal tersebut kami pikir juga bagian dari menciptakan efektifitas sengketa itu sendiri” pungkas Tomi.
